Menatap Hari pendidikan Nasional dan Persoalannya

02 Mei merupakan hari pendidikan nasional  adalah hari dari jati diri bangsa dimana hari pendidikan bisa menggambarkan atau roh dari bangsa kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli akan pendidikan, dan pendidikan adalah modal awal dari perkembangkan bangsa. Thema Hari Pendidikan Nasional ke 62 tahun 2022 adalah "Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar". Berbicara tentang pendidikan pasti kita mengenal sosok tentang Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan nasional.

Pada dasarnya pendidikan Indonesia bertumbuh sebelum Indonesia merdeka, tiga tokoh terkenal dengan julukan tiga serangkai mereka adalah Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangkusumo dan Dr. Douwes Dekker merupakan bukti peran pendidikan dalam pembangunan Indonesia dengan merintis pendidikan nasional, mereka mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, dan secara bertahanp meningkatkan pemahaman , kesadaran, serta kecerdasan masyarakat Indonesia, sehingga bangsa Indonesia  menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat seperti sekarang ini.

Di  era globalisasi ini pendidikan sudah termasuk dalam kebutuhan dasar setiap manusia karena dengan memperoleh pendidikan manusia akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan suatu negara, dengan tingginya tingkat pendidikan suatu negara maka dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan ikut andil dalam membangun negaranya. Menurut Martinus Tukiran (2020:133) Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dikatakan bahwa setiap warga Negara  berhak mendapatkan pendidikan yang layak namun hal tersebut belum seluruhnya dirasakan oleh sebagian besar anak bangsa karena kondisi pelayanan pendidikan belum di tata secara merata di penjuru tanah air karena akses infrakstruktur dari satu wilayah ke wilayah yang lain belum terhubung dengan sempurna sehingga terjadi ketimpangan pada pelayan pendidikan di tanah  air, sedangkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa semua warga Negara berhak menikmati layanan pendidikan dengan baik.

Tilaar (2001) mengemukakan bahwa pokok masalah sistim pendidikan nasional, yaitu; menurunkan akhlak dan moral peserta didik, pemerataan kesempatan belajar, masih rendahnya efisiensi internal sistim pendidikan, status kelembagaan, menejemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional serta sumber daya yang belum profesional. Untuk menanggapi hal tersebut perlu dilakukan penataan sistim pendidikan secara menyeluruh terutama berkaitan dengan kwalitas pendidikan, serta relefansinya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, meskipun telah terjadi perubahan kurilum sebanyak sebelas kali yang dipakai oleh bangsa yang besar ini yaitu mulai dari; (1). Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947,(2). Rentjana Pelajaran Terurai 1952, (3). Rentjana Pendidikan 1964, (4). Kurikulum 1968, (5). Kurikulum 1975, (6). Kurikulum 1984, (7). Kurikulum 1994, (8). Kurikulum 2004, (9). Kurikulum 2006, (10). Kurikulum 2013, (11). Kurikulum Paradikma Baru, yang berorentasi  meningkatkan skill siswa (soft-skill dan hard-skill), holistik, agile, adaptif, multidisiplin, dan menghargai kearifan lokal (local wisdom yang sementara di ujicobakan di 2500 sekolah, melalui program sekolah penggerak. Kita berharap, terobosan Merdeka Belajar episode 1 sampai 14, yang diluncurkan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim pada 2021 serta episode selanjutnya pada 2022 ini dan tahun mendatang, mampu menjadi solusi dari segala problem pendidikan. Tidak sekadar program yang sifatnya hiburan seperti episode sinetron.

Namun hal tersebut masih ada beberapa faktor penting yang menjadi dasar persoalan pada dunia pendidikan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan pelayanan pendidikan agar dapat berkontribusi untuk kemajuan Negara ini  seperti sumber daya, ketersediaan  buku dan alat belajar serta perbaikan sarana prasarana, meskipun berbagai usaha telah dilakukan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, namun pada kenyataannya belum menunjukan peningkatan yang berarti, sebagian sekolah sudah menunjukan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih sangat memprihatinkan.

Orip Atte, Guru Pada SMA Negeri 4 Takari

Berdasarkan persoalan yang sudah dikemukakan diatas maka berbagai pihak mempertnyakan apa yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Dari berbagai pengamatan dan analisis, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mangalami peningkatan secara merata yakni;

Faktor pertama, berkaitan dengan kebijakan dan penyelengggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educations production fungsional atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan terarah, dimana pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan/sekolah berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menggangap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Mengapa? Karena selama ini dalam penerapan pendekatan educations production fuction terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan tergantung sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

 Faktor ketiga, peranserta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan dana (input) bukan pada proses pendidikan ( pegambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat khususnya orangtua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (stakeholder).

Oleh karena itu berdasarkan kenyataan tersebut di atas, tentu perlu harus dilakukan upaya - upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorentasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari menejemen peningkatan mutu berbasis sekolah agar terjadinya perubahan dalam menata kelola lembaga pendidikan sehingga lembaga pendidikan benar-benar hadir melayani masyarakat sehingga corak pendidikan Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.